Anomali Ekonomi di Mata Presiden Prabowo: PDB Tumbuh 35%, Mengapa Kelas Menengah Justru Merosot?
Angka makroekonomi sering kali menyajikan cerita yang indah di atas kertas: Produk Domestik Bruto (PDB) naik, investasi masuk, dan grafik pertumbuhan bergerak positif. Namun di lapangan, para pelaku UMKM dan pebisnis ritel justru merasakan realitas yang bertolak belakang—omzet yang stagnan dan konsumen yang semakin pelit berbelanja.
Paradoks ini akhirnya disuarakan secara lantang oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan (20/5/2026). Beliau mempertanyakan ketimpangan ekstrem antara laju pertumbuhan ekonomi nasional dengan kondisi riil daya beli masyarakat bawah serta menyusutnya jumlah kelas menengah.
Bagi para pelaku usaha di Indonesia, kritik presiden ini bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah konfirmasi atas anomali pasar yang sedang terjadi di dalam negeri.
Membedah Paradoks Angka: Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Naik
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan data akumulatif yang menjadi lampu kuning bagi arah pembangunan ekonomi beberapa tahun ke belakang.
"Saudara-saudara sekalian, 7 tahun kali 5 persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh, tapi rakyat kita yang miskin tambah, dari 46,1 persen naik jadi 49,5 persen, 3 persen naiknya lebih. Kelas menengah turun, Saudara-saudara."— Presiden Prabowo Subianto
Presiden secara terbuka meminta jawaban ilmiah dan matematis dari para pakar, partai politik, hingga guru besar untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan kumulatif sebesar 35% justru dibarengi dengan kemerosotan kelas menengah.
Secara tegas, beliau meyakini bahwa arah (trajectory) sistem perekonomian yang dijalankan saat ini berada pada jalur yang tidak tepat dan mengalami masalah sistemik, serupa dengan tantangan struktur ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara seperti Meksiko, India, dan Filipina.
Mengapa Kelas Menengah Menyusut Saat PDB Naik?
Dari kacamata bisnis dan analisis ekonomi riil, anomali yang dikritik oleh Presiden Prabowo ini umumnya terjadi karena didorong oleh pertumbuhan yang kurang inklusif.
Kenaikan PDB sering kali ditopang oleh sektor padat modal (capital-intensive) seperti komoditas, industri ekstraktif, atau korporasi skala raksasa, bukan sektor padat karya (labor-intensive) yang menyerap banyak tenaga kerja lokal. Di sisi lain, masyarakat kelas menengah terus dihantam oleh tingginya biaya hidup dasar—mulai dari harga pangan yang bergejolak akibat faktor iklim, hingga beban cicilan di tengah suku bunga yang tinggi.
Kelompok kelas menengah ini tidak masuk dalam kategori miskin yang berhak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, namun pendapatan mereka tidak tumbuh secepat kenaikan pengeluaran harian mereka.
Efek Domino bagi Ekosistem Ritel dan UMKM
Kelas menengah adalah motor utama penggerak konsumsi domestik. Ketika kelompok ini menyusut atau menahan belanja, dampak langsungnya akan langsung memukul rantai bisnis UMKM.
Saat kelas menengah mengalami penurunan daya beli, mereka mengubah perilaku belanjanya dari yang semula mencari kualitas dan kenyamanan (pasar utama untuk kafe lokal, fashion brand lokal, atau jasa hiburan) menjadi pemburu produk substitusi yang murni berbasis harga paling murah. Akibatnya, para pemilik usaha terpaksa memangkas margin keuntungan demi menjaga volume penjualan agar bisnis tetap berputar.
Catatan Strategis untuk Pelaku Usaha
Presiden Prabowo mengingatkan bahwa jika sistem ekonomi penunjang pertumbuhan ini tidak dibenahi, Indonesia berisiko menjadi bangsa yang selalu diputi rasa khawatir—takut akan fluktuasi kurs dolar, takut akan pasokan BBM, dan menjadi lemah secara kedaulatan ekonomi.
Untuk mengantisipasi tantangan sistemik ini, pelaku bisnis digital dan UMKM disarankan untuk memperkuat fundamental internal:
Efisiensi Berbasis Otomatisasi: Kurangi biaya operasional yang tidak perlu dengan memanfaatkan teknologi digital agar harga produk Anda tetap kompetitif di tengah menciutnya daya beli pasar.
Segmentasi Produk yang Fleksibel: Miliki varian produk yang menyasar kelas bawah yang sensitif harga (value-for-money), tanpa harus menutup lini produk premium jika segmentasi pasar Anda sudah kuat.
Pernyataan tegas dari Kepala Negara ini diharapkan menjadi titik balik bagi reformasi regulasi dan lahirnya kebijakan fiskal baru yang lebih inklusif. Tujuannya jelas: agar pertumbuhan ekonomi ke depan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, melainkan mengalir langsung ke sektor riil dan menguatkan kembali dompet kelas menengah selaku konsumen utama UMKM.
